analis aset daerah. 2021. analis aset daerah

skripsi . Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jurnal EMBA Vol. Kebalikan dengan belanja operasi, pemerintah daerahKonsep Aset Daerah II. ABSTRAK Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Kota Semarang berusaha menuju kemandirian dalam pembiayaan pembangunan di daerahnya sendiri salah satunya melalui siklus pengelolaan aset tanah sebagai kekayaan daerah. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. Sumber pendapatan diatas menggambarkan bagaimana. Analisis Penggunaan, Penatausahaan, dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah di Pemerintahan Kota Tomohon. Tujuan penelitian untuk menguji hasil dari kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKI, dengan menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio. (3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam mengelola aset daerah, pemerintah daerah harus. : 21E/KPT/2018Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022. fakultas ilmu sosial dan ilmu politikUntuk mendukung terwujudnya visi BPKAD Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016-2018 (Studi Kasus pada BPKAD Kab. Jenis data yang digunakan adalah data primer, dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner dan analisis data. Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) maka BPKAD sangat berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses anggaran hingga pertanggungjawaban APBD, mulaiMemberikan Pengertian dan Pemahaman Tentang Cara Menganalisa Fakta yang Obyektif dan Relevan dalam Suatu Penilaian Barang/Asset Milik Daerah. Asset informaton in the balance. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif . , & Nurwani. Dengan mengelola aset daerah secara benar. com, [email protected] strategi optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah / Barang Milik Negara yang nantinya akan menjadi asset agar menjadi lebih tertib, transparant dan akuntabel, yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. A. PENGERTIAN. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi : Penyusunan bahan. id – Uraian Tugas Jabatan Analis Keuangan Pusat Dan Daerah. Penggolongan aset tetap perusahaan yang tidak dapat disusutkan seperti tanah. com; Beranda; Profil. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai puskesmas di Kabupaten Bantul yang bertugas mengelola barang atau aset milik daerah. 10. ANALIS BEBAN KERJA WAKTU WAKTU. KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2020 Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan konsep Value For Money. OM SWASTYASTU. 142, TLN NO. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Birokrasi dan Pelayanan Publik. keuangan daerah dan aset daerah. 19 TAHUN 2016 (Studi Pada Proses Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan & Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Pringsewu) Oleh Ana Zaskia Anwar Pengelolaan Aset Tetap Milik Daerah. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 369/2019, PERATURAN. Konsep analisis aset daerah 1. IKTISAR JABATAN : Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di. SK Pembentukan Tim Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. Subjek dalam penelitian ini yaitu Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta dan objek dalam penelitian ini yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPPKAD Kota. Dasar: PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG. Selama melakukan kegiatan magang, penulis ditempatkan pada bidang aset serta pada subbidang analisis kebutuhan, penataushaan, dan pengamanan. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan bagi hasil dari Pemerintah Daerah lainnya dan pendapatan dari pengelolaan aset yang dimiliki Pemerintah Daerah. 06/2017 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan; dan b. Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang pelaksanaan pengelolaan aset daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor9 Tahun2016TentangPembentukan danSusunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten MusiBanyuasin Tahun2016Nomor9); 10. Manajemen Keuangan Daerah. penatausahaan barang milik daerah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah berbasis akrual (studi pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota batu tahun 2014) skripsi . ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DAERAH PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH (DPKAD) PROVINSI ACEH. 6. 2 NAMAJABATAN : ANALIS PENDAPATAN DAERAH 2. 17: LILY HERLINA, S. Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 memuat gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan serta perkembangan dalam upaya pencapaian atas sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah yang dilaksanakan oleh seluruh bidang di lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah. PENDAHULUAN Setelah berlakunya Undang-Undang No. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) III. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 081-1111-2222 Rangkuman Materi SKB CPNS 2019 untuk formasi Analis Aset Daerah Pemerintah Provinsi. 1. go. 01. melaksanakan kegiatan Pengadaan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Analisis Penggunaan, Penatausahaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Dinas. aset daerah. Pemerintah Daerah, BUMN/D, Swasta, Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah/negara (Himpunan PNS/TNI/Kapolri), serta Badan hukum lainnya (BI, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Hukum milik negara, Badan Hukum. Cara mengembangkan dan menerapkan kebijakan manajemen aset meliputi penelitian, analisis, konsultasi dan sintesis untuk memperoleh rekomendasi (AAMCoG, 2012). menyelia penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran termasuk. Penilaian Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Pemahaman tentang dasar hubungan keuangan pusat dan daerah serta desentralisasi fiskal. 5. Penyewaan aset Penyewaan BMN adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian atas aset daerah kepada Pihak Ketiga dalam hubungan sewa-menyewa dimana pihak penyewa diharuskan membayar imbalan/uang sewa untuk jangkaIdentifikasi dan Analisis Kondisi Internal. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui and. universitas medan area . . Permendagri No. (2019). 1. I (III/b) Analis Klasifikasi Barang: S1 EKONOMI AKUNTANSI: 80: GUSTI IKA MULYANINGRUM, SE NIP. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana. Uji Asumsi Klasik: Uji Normalitas Ghozali (2012: 160) mengemukakan uji normalitas bertujuan. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) III. Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2010. acuan bahwa aset daerah wajib dikelola semaksimal mungkin guna mendukung kelancaran tupoksi pelayanan kepada masyarakat. Defenisi Aset Daerah Pengertian Asset atau Aset (dengan satu s) yang telah diindonesiakan secara umum adalah barang (thing) atau sesuatu barang. Hal ini. Aset pemerintah daerah memerlukan pengelolaan yang baik. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib menatausahakan dan mengelola BMN/D yang berada dalam penguasaannya sebaik-baiknya. Pengelolaan aset daerah yang tidak dalam enggunaan dan/atau tidak tercatat dalam neraca satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah tertentu. PENGERTIAN. Selain itu, pada Dinas Kesehatan j uga terdapat data aset daerah yang perlu . Analis Anggaran Ahli Muda. Dalam pengelolaan aset daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 pasal 5 ayat (2) kepala daerah dibantu oleh: a. mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat. b. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : A'AL BINTI QURROTA A'YUN, S. ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anastasya A. Erlangga. Secara umum aset adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi (economic value), nilai komersial (commercial value) atau nilai tukar (exchangePembentukan Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang (Jafung PLB) berpedoman pada UU No. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolang Mogondow. 07 /2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Jurnal. 1. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 6(10). Kepala Satuan. Sirhan Shop. 873. Manajemen Aset Daerah Sutaryo, SE, M. (2015). Topik . 2. ABSTRAK. 000. aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi yang telah berpendoman dengan Permendagri No 19 tahun 2016 namun masih ada siklus yang belum berjalan dengan baik. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam berupaya mendukung visi dan misi Bupati Sintang Tahun 2021-2026 “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera,Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Kode Jabatan : - 3. . Volume 16, Nomor 3:613-623 July 2022| ISSN (P): 1829. STIE Widya Gama Lumajang. 19820317 200902 1 006: Penata Muda Tk. PENGERTIAN. Hasil penelitian menunjukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kotasatunya adalah aset daerah, baik dalam bentuk aset tetap maupun aset lancar bahkan barang yang sifatnya persediaanpun merupakan bagian. Metode. 1. Formulasi Perhitungan: Jumlah Dokumentasi Legal/ Jumlah Aset Tetap x 100%-Laporan Barang Milik Daerah - Laporan Keuangan. dan aset daerah Kabupaten Bima, yang telah memberikan petujuk dan. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional AKPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi. Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/penilaian dan penyajian serta pengungkapan aset/barang milik daerah. METADATA PERATURAN. Berdasarkan Peraturan Menpan-RB Nomor 42 Tahun 2014, Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat. D, 2004, Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah, penerbit PT Gramedia. sidoarjokab. penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah; b. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, BPKAD memiliki tugas pokok sebagai sebagai penunjang pelaksanaan FF BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1 Analis Kepegawaian Ahli Madya 11 1,930 2 Analis Kepegawaian Ahli Pertama 8 1,280 3 Arsiparis Terampil Penyelia 8 1,230 4 Analis Akuntabilitas Kinerja 7 890 5 Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan 7 890 a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK. Proses pengecekan ini melibatkan banyak pihak, mulai dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan. AKPD Akuntansi APBD APBN Aset Belanja Daerah Belanja Pegawai BLUD Bumdesa Covid19 Dana Desa DAU Desentralisasi Fiskal DJPK egovernment Ekologi Excel HKPD Infrastruktur Kemiskinan Kepenulisan Laporan. Pengertian Aset – Perlu diketahui bahwa bisnis bukan hanya tentang modal saja. Melakukan inventaris barang aset Kegiatan 15 100320 2000 0,2990 c. Kelompok. Buku Inventaris. (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: a. | Find. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi, 1114. 2021. 17 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah Sebagai acuan dalam melaksanakan tugas Sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas Dicatat dalam buku agenda Ditindaklanjuti sesuai perihal surat Sebagai pedoman kerja dalam pengelolaan aset 8. Wastukancana No. (2) Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang diberikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki: a. 88 Gambar 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta menentukan Strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam tabel tersebut dalam lima tahun kedepan. menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik Daerah, dan urusan umum di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pembantu pengelola; c. 0229. 4. s. Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah: Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Kupna Jurnal; Kumpulan Artikel Akuntansi. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah. Dalam. Hipotesis ditolak karena Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara1. 01 Utang pemungutan PPN 25. f. pengelolaan aset daerah yang menjadi fokus penelitian adalah aspek penatausahaan aset daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan yang merupakan salah. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. UNIT KERJA : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Eselon II : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Eselon III : Bidang Pendapatan Eselon IV : Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Eselon IV/a : Analis Pendapatan Daerah 3. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah b. Selanjutnya, Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 yang merupakan Lampiran XXVI Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor. 4. Korompot 2015) meneliti tentang Analisis Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014. optimalisasi aset tetap Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar 81,750. Mengonsep surat-surat yang berkenaan administarsi Kegiatan keuangan dan mengelola tata usaha keuangan dinas 3. Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah menggunakan APBD secara sekonomis, efisisen dan efektif. 3. Local government assets are one of the elements of the regional government balance sheet. (2021). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah. Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sudah berjalan dengan baik secara administrasi akan tetapi secara implementasi belum sepenuhnya, Hal ini dibuktikan dalam hasil wawancara Hasil Kerja: No. diskominfo@kolakatimurkab. Analis Keuangan Pusat dan Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data selama 3 tahun yaitu dari tahun 2018. Berita 31/08/2022.